Posisi Anda   Hubungan Investor  >   Tata Kelola   >   Whistle Blowing System

logo
Whistle Blowing System
 

Seiring dengan dinamika bisnis yang semakin kompleks, maka kemungkinan tingkat dan pola penyimpangan pengelolaan Bank juga semakin meningkat. Berdasarkan pada prinsip GCG, diperlukan upaya optimalisasi peran serta dari jajaran pengurus dan karyawan dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank. Sebagai bagian dari strategi anti fraud dan penerapan GCG BRIsyariah mengembangkan sarana/media pengaduan/penyingkapan pelanggaran dengan menetapkan metode Whistleblowing System yang sistematis, sederhana dan mudah, dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi sebagaimana diatur dalam pedoman Whistleblowing melalui Surat Keputusan NO. KEP: B.007-PDR/03-2016. Sistem ini diberlakukan bagi seluruh karyawan, Direksi, Komisaris.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Whistleblower dapat menyampaikan dugaannya kepada BRIsyariah secara pribadi, baik melalui surat, telepon, e-mail serta media lainnya.

Perlindungan Bagi Whistleblower

Sistem whistleblowing BRIsyariah menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporannya serta memberikan perlindungan penuh bagi whistleblower sebagaimana diungkapkan dalam kebijakan berikut:

  1. SK NO. KEP: B.007-PDR 03-2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Whistleblowing (Penyampaian Informasi Adanya Indikasi Pelanggaran atas Tindakan Pelanggaran) di BRIsyariah
  2. SK. NO. KEP: B.031-PDR 05-2016 Tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Whistleblowing (Penyampaian Informasi Adanya Indikasi Pelanggaran atas Tindakan Pelanggaran).

Sistem Pelaporan dan Penanganan Pengaduan

Sistem pelaporan dan penanganan pengaduan terdapat pada SK NO. KEP: B.007-PDR/03-2016 dalam penjelasan Pasal 7 Tentang Alur Kerja Penyampaian Informasi Adanya Indikasi Pelanggaran atau Tindakan Pelanggaran (Whistleblowing), yaitu sebagai berikut:

  1. Pelapor menyampaikan indikasi pelanggaran atau pelanggaran dengan melampirkan bukti – bukti pendukung dan disertai informasi identitas pelapor, yaitu sebagai berikut:
    1. Nama lengkap Pelapor.
    2. Photo Copy Identitas Pelapor.
    3. Indikasi atau fakta pelanggaran atau kesalahan yang ditemukan.
    4. Nama Karyawan atau pihak lain yang diduga terlibat.
    5. Modus atau cara yang dilakukan.
    6. Waktu dan lokasi terjadinya pelanggaran.
    7. Informasi lain yang dianggap perlu.
  2. Penyampaian adanya indikasi pelanggaran atau pelanggaran ditujukan kepada Direktur Utama. Selanjutnya Direktur Utama akan menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan dan mengintruksikan kepada Tim Pengelola dan Investigasi Pelanggaran untuk melakukan analisa dan investigasi lebih lanjut.
  3. Laporan adanya indikasi pelanggaran yang diterima oleh Tim Pengelola dan Investigasi Pelanggaran selanjutnya diregistrasikan dan dilakukan beberapa proses berikut ini:
    1. Tahap Analisa dan Investigasi Awal
      1. Review, verifikasi, analisa dan dilakukan investigasi awal atas laporan yang diterima berdasarkan registrasi.
      2. Apabila berdasarkan hasil review, verifikasi, analisa, dan investigasi awal yang dilakukan menunjukkan bahwa pengaduan yang disampaikan tidak benar dan tidak ada bukti pendukung yang lengkap maka tidak akan diproses lebih lanjut dan proses penanganan laporan indikasi pelanggaran dihentikan.
      3. Apabila hasil hasil review, verifikasi, analisa, dan investigasi awal menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti – bukti yang cukup, maka laporan pengaduan tersebut diproses ke tahap investigasi lanjut.
    2. Tahap Analisa dan Investigasi Lanjut
      Analisa dan investigasi lebih lanjut yang dilakukan terhadap laporan pelanggaran yang disampaikan melalui beberapa proses berikut ini:
      1. Pengkategorian indikasi pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukan berdasarkan jenisnya yaitu sebagai berikut:
        • Apabila jenis indikasi pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam jenis kategori pelanggaran tata tertib, maka penanganannya menjadi kewenangan langsung Tim Investigasi Pelanggaran.
        • Apabila jenis indikasi pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam jenis kategori pelanggaran fundamental, maka penanganannya melibatkan Tim Pemeriksa Pelanggaran Fundamental (TPPF).
      2. Penanganan kategori pelanggaran fundamental oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Fundamental ditentukan sebagai berikut:
        • Tim Pemeriksa Pelanggaran Fundamental (TPPF) tidak dapat menjatuhkan hukuman, akan tetapi hanya sebatas merekomendasikan.
        • Tim Pemeriksa Pelanggaran Fundamental (TPPF) akan menyerahkan hasil investigasi dan rekomendasi tindakan – tindakan yang harus diambil kepada Pejabat Pemutus Investigasi Pelanggaran (Direksi).
        • Hasil investigasi dan rekomendasi yang telah disetujui oleh Pejabat Pemutus Investigasi Pelanggaran akan menjadi bahan Tim Pemeriksa Pelanggaran Fundamental untuk menentukan hukuman yang akan diambil.
  4. Pelapor dapat memantau progress laporan pengaduan yang telah disampaikan.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Seluruh pengaduan yang masuk dikelola oleh Direktur Utama di bawah kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Utama.

Jumlah Pengaduan yang Diterima dan Proses Tahun 2018

Selama tahun 2018 terdapat 10 (sepuluh) laporan pengaduan yang diterima melalui whistleblowing system.

Sanksi/Tidak Lanjut atas Pengaduan

Berdasarkan tindak lanjut yang dilakukan, maka hingga akhir tahun operasional, realisasi proses yang dijalankan terhadap laporan dimaksud, adalah: 2 laporan masih diproses, 6 orang dikenai tindakan PHK, 1 orang dikenai sanksi penurunan pangkat dan 1 orang tidak terbukti melakukan tindakan terindikasi KKN maupun Fraud.

Jumlah Pengaduan

(1 Januari 2018 - Desember 2018)

Jumlah Pengaduan Yang Masuk & Diproses Status/Sanksi
Di Proses PHK Penghentian Penurunan Pangkat Tidak Terbukti
10 2 6 1 1
 
Temukan Kami :
© Hak Cipta 2017, PT. Bank BRIsyariah, Tbk.
© Hak Cipta 2017, PT. Bank BRIsyariah, Tbk.
BRIsyariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.